Kawasan strategis di sekitar Selat Sunda disiapkan pengerjaannya menjelang pembangunan Jembatan Selat Sunda, yang direncanakan dimulai pada 2014.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, menyatakan, “Intinya saat ini kita sedang membuat basic desain dan kami sebagai sekretariat terus melakukan beberapa hal penting,” di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, menjelang pembangunan JSS pihaknya saat ini mulai membuat Kawasan Strategis Selat Sunda sesuai amanat aturan Perpres Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
Selain itu, di masing-masing kawasan tersebut, pihaknya mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan agar kelak bisa menjadi kawasan berbasis nilai tambah.
“Kami sinergikan Jawa yang lebih fokus ke industri jasa dan pengolahan makanan,” katanya.
Dari sisi teknis, pihaknya sedang terus memastikan salah satunya agar pondasi dan jangkar Jembatan Selat Sunda terletak di atas permukaan yang aman.
“Kami ambil di permukaan lautnya sampai turun ke 500 m apakah ada bekas sesar atau tidak,” katanya.
Hal itu penting, kata dia, mengingat jembatan itu dipertimbangkan sebagai jempatan terpanjang di dunia dari sisi jarak pilar ke pilar yakni berkisar 2,2-2,5 kilometer. Sampai saat ini, jarak antar pilar dua kilometer.
JSS itu akan melewati palung laut sedalam 150 m sehingga harus diperhitungkan secara seksama tingkat keamanan dan keselamatannya.
Jembatan itu akan memerlukan lebih dari 7 juta ton beton sehingga juga perlu diantisipasi tingkat pasokan kebutuhan itu.
“Nilai tambah jembatan ini luar biasa strategis dan jaraknya dari Jakarta hanya 110 kilometer,” katanya.
Ia memastikan rencana pembangunan tetap akan dilaksanakan pada 2014 meskipun masih terjadi pembahasan alot soal revisi Perpres.
Sampai saat ini pembahasan JSS masih dilakukan Tim 7 yang terdiri dari beberapa menteri terkait.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, sebagai salah satu anggota Tim 7 sebelumnya bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum agar studi kelayakan dan desain dasar proyek Jembatan Selatan Sunda dibiayai negara melalui APBN; bukan melalui pemrakarsa atau investor swasta.
Agus meminta agar Perpres Nomor 86/2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda diubah.
Sementara itu Konsorsium justru meminta Perpres Nomor 86/2011 itu tak diubah.
Konsorsium yang memrakarsai pembangunan Jembatan Selat Sunda beranggotakan Grup Artha Graha bersama pemerintah Banten dan Lampung menggunakan nama PT Graha Banten Lampung Sejahtera.
Mayoritas saham konsorsium itu dikuasai Grup Artha Graha.
Sumber: AntaraNews