Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengakui pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di pedestrian terutama di Jalan Nyi Raja Permas depan Stasiun Besar Bogor masih lemah, sehingga pejalan kaki terganggu.
“Kami akui dalam pemanfaatan pedestrian banyak persoalan yang dihadapi,” ujar Kepala Seksi Prasarana DLLAJ Kota Bogor Herman saat jumpa wartawan di Balai Kota Bogor, Selasa.
Pedestrian Nyi Raja Permas yang dibangun sebagai percontohan nasional oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum masuk dalam Program Fasilitas Transportasi Umum.
Kehadiran pedestrian tersebut ditujukan bagi masyarakat yang menjadi pejalan kaki, menciptakan pedestrian yang aman dan nyaman bebas dari hambatan seperti pedagang kaki lima dan juga pangkalan ojek.
Pembangunan pedestrian Nyi Raja Permas merupakan program kerja Fasilitas Transportasi Umum Kementerian PU tahap I yang operasionalnya telah diresmikan Desember 2012 lalu.
Di 2013 ini Kementerian PU juga mengalokasikan dana untuk pembangunan pedestrian tahap II mulai dari Jalan Kapten Muslihat menuju Jalan Juanda depan Hotel Salak atau sepanjang 555 meter dan lebar empat meter dengan anggaran Rp1,8 miliar.
Meski diperuntukkan bagi pejalan kaki, kenyataan di lapangan kondisi pedestrian Nyi Raya Permas belum bebas dari PKL, bahkan tindak kriminalitas kerap terjadi.
Hal tersebut diakui oleh Herman. Ia beralasan, belum adanya serah terima pedestrian tahap I secara fisik dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Pemerintah Kota Bogor menjadi kendala dalam perawatan dan penjagaan.
“Yang ada baru serah terima operasional. Apabila serah terima fisik sudah maka DLLAJ dan Pemerintah Kota Bogor berserta SKPD terkait, Satpol PP akan membahas langkah-langkah apa selanjutnya untuk memelihara fasilitas pedestrian,” ujarnya.
Herman menambahkan, pada pengoperasian pedestrian tahap I, karena belum ada serah terima fisik pihaknya dan Pemerintah Kota Bogor kebingungan dengan anggaran pemeliharaan karena belum adanya pos-pos di masing-masing instansi.
“Setelah adanya serah terima fisik yang rencananya akan dilakukan saat peresmian pedestrian tahap II dari Bappeda akan ada anggaran sehingga kita bisa melakukan upaya lanjutan dalam pemeliharan fasilitas fisik termasuk pengamanan,” ujarnya.
Sementara itu, Ambro, salah seorang warga Kota Bogor menyatakan pedestrian yang ada saat ini belum layak dan tidak nyaman bagi pejalan kaki. Bahkan ia punya pengalaman dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pedagang dan ojek yang mangkal di pedestrian Nyi Raya Permas.
“Yang saya ingin tanyakan, pengawasan seperti apa dari Pemerintah Kota Bogor agar pedestrian ini nyaman dan layak bagi pejalan kaki. Karena pedestrian yang ada saat ini masih dipenuhi PKL bahkan potensi tindak kejahatan juga ada,” ujarnya.
Sumber: Antara Bogor