Pemerintah Kota Bogor Siap Sukseskan BPJS Reviewed by administrator on January 6, 2014 .
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menyatakan siap mendukung pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014. “Kami siap melaksanakannya, karena ini program nasional dan amanat undang-undang yang harus didukung,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, di Bogor, Sabtu. Ade mengatakan, Pemerintah Kota Bogor menginstruksikan Dinas Kesehatan dan […]
Rating: 0 January 6, 2014 By administrator 
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menyatakan siap mendukung pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014.
“Kami siap melaksanakannya, karena ini program nasional dan amanat undang-undang yang harus didukung,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, di Bogor, Sabtu.
Ade mengatakan, Pemerintah Kota Bogor menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja untuk menyikapi dengan benar pelaksanaan program BPJS tersebut.
Dikatakannya, selain pegawai dan tenaga kerja di Kota Bogor terdapat sekitar 40.000 orang penerima jaminan kesehatan masyarakat yang menjadi fokus perhatian untuk pelaksanaan program tersebut.
“Saat ini yang perlu kita siapkan, bagaimana agar program ini berjalan maksimal. Terutama untuk masyarakat tidak mampu, agar program ini produktif, perlu ada upaya-upaya agar teknis layanan kesehatan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, di 2014 ini Pemerintah Kota Bogor berupaya memaksimalkan peran Puskesmas untuk bisa melayani pasien rawat inap. Sehingga dalam pelaksanaan BPJS tersebut, masyarakat ekonomi lemah dapat dilayani di Puskesmas terlebih dahulu, sebelum diruju ke rumah sakit besar.
Upaya ini dilakukan mengingat Kota Bogor belum memiliki rumah sakit umum daerah. Agar pasien dengan keluhan sakit ringan tidak langsung dirujuk ke rumah sakit besar, tapi bisa ditangani secara berjenjang.
“Tahun ini kita upayakan membenahi layanan di Puskesmas, agar pasien-pasien yang keluhan ringan tidak langsung ke rumah sakit besar. Untuk menghindari daya tampung rumah sakit yang masih minim,” ujarnya.
Ia mengatakan terdapat 10 rumah sakit swasta di Kota Bogor, salah satunya milik pemerintah yakni Rumah Sakit Marzoeki Mahdi.
Selain memaksimalkan peran puskesmas, lanjut Ade, pelu ada penambahan ruang kelas tiga untuk bisa menampung pasien yang diatur dalam BPJS.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rubaeah mengatakan, pihaknya siap melaksanakan program BPJS yang telah diresmikan 1 Januari kemarin.
Ia mengatakan, BPJS merupakan sistem pelayanan kesehatan yang baru, maka sarana dan prasaran termasuk sumber daya manusia ahrus disiapkan.
Rubaeah mengatakan, dari 10 rumah sakit yang ada di Kota Bogor, sebanyak tujuh rumah sakit menyatakan siap melaksanakan program tersebut. Sedangkan tiga rumah sakit yakni RS BMC, RS Azra dan RSM Hermina menyatakan tidak bersedia.
“Rumah sakit ini telah menyatakan kesediaan untuk melayani peserta BPJS yang sebelumnya telah terdaftar berobat ke rumah sakit tersebut, tapi dengan prosedur rujukan dari Puskesmas atau klinik terlebih dahulu,” ujar Rubaeah.
Ia juga mengatakan, untuk keadaan darurat pasien boleh langsung ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Selain itu pada tahun ini Kota Bogor juga akan memiliki RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).
Rencananya, Rumah Karya Bhakti akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor menjadi RSUD. “Kita berharap dengan kehadiran RSUD akan meminimalisir masalah-masalah yang terjadi selama ini khususnya dalam kasus penolakan-penolakan pasien,” ujarnya.
Rencana program BPJS yang akan melindungi warga miskin dan kurang mampu itu melalui asuransi kesehatan. Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp19,93 triliun pada APBN 2014 untuk program tersebut, guna melindungi 86,4 juta warga yang miskin dan kurang mampu melalui asuransi kesehatan.
Sumber: Antara Bogor
Tags: berita bogor, BPJS, pemkot bogor