Slot Gacor MAXWIN

Selalu Membayar Kemenangan Anda

Uncategorized

InfoBogor » Pemkot Bogor Komit Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN

Pemerintah Kota Bogor komit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk itu, Bagian Organisasi Setdakot Bogor menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Senin (6/5/2014).

Ketua penyelenggara Ida Priatni mengatakan bahwa diselenggarakannya sosialisasi reformasi birokrasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bogor dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai 8 area perubahan pelaksznaan reformasi birokrasi.

Ida menjelaskan bahwa delapan area perubahan yang dimaksud adalah penataan bidang organisasi, penataan bidang tatalaksana, penataan peraturan perundang-undangan, penataan bidang sumber daya manusia aparatur, penguatan bidang pengawasan, penguatan bidang akuntabilitas kierja, peningkatan bidang pelayanan publik, dan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

“Tujuannya adalah pertama menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintergritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dan dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menandai tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan,” jelas Ida.

Lanjut Ida, selain di atas, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor juga perlu mendapat panduan dan kejelasan mengenai mekanisme serta prosedur dalam rangka penyusunan Road Map reformasi birokrasi. Hal tersebut merupakan bentuk oprasional Grand Design Reformasi birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Juga merupakan Rencana Rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama 5 tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

“Sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,” jelas Ida.

Sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi mendatangkan nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi Birokrasi Kepala Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Agus Harsono.

Sumber: Pemkot Bogor